Peraturan Pemerintah, 10 TAHUN 2004. BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO. Pasal 4. Pelaksanaan pendirian Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang …

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Informasi Hukum ESDM

Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 186: Tahun: 1961: Tentang: PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN

mengamanatkan adanya pengaturan tentang Izin Usaha Industri tersebut, sehingga perizinan yang ada hanya yang benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat dan yang perlu …

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK). Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diperlukan bagi setiap pendirian perusahaan industri dan atau perluasannya. 2.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang …

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150) dinyatakan …

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN. BAB I PENDIRIAN Pasal 1. (1) Dengan nama Perusahaan Negara …

Kewajiban untuk memiliki izin usaha industri ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 107/2015 tentang Izin Usaha Industri, yang menyatakan bahwa setiap …

ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: …

PENDIRIAN PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA INDUSTRI MESIN PERKAKAS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional khususnya dalam ... Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 13 TAHUN 1995 (13/1995) TENTANG ... Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran ... dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan industri baru dan perluasannya. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Angka 1

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2021/No.36, TLN No.6638, jdih.setkab.go.id : 96 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Bidang Pertanian: ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan ...

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang : 1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang mendapat pelimpahan …

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih detail tentang mekanisme dan persyaratan pengajuan ijin usaha tenaga listrik. Salah satunya adalah PP Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Plan and track work Code Review

PP No. 33 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas ... Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas Jenis/Bentuk ...

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Industri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara …

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN. BAB I PENDIRIAN Pasal 1. (1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Logam dan Mesin selanjutnya disebut P.N. Industri Logam dan Mesin didirikan suatu perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam Undang- undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang …

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ...

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro), Pengolahan dan Pernis Pabrik "Utama" dan Permata Nusantara. BAB I Pendirian. Pasal 1 (1) Dengan nama-nama: P.N. Sapta Motor; P.N. Karya Cotas; P.N. Fajar Ternak;

ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur. (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan

Permenperin No. 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 …

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik". Pasal 27. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro), Pengolahan …

studi kelayakan pendirian ncasseur de pierre. T05:10:38+00:00 studi kelayakan perusahaan broyeur de pierres jurnal broyeur de pierres agregat konstruksi jalan peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin . learn more